Sistem, Kebijakan-Kebijakan Dan Perkembangan Kehidupan Ekonomi Pada Abad Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
Artikel sejarah kali ini akan mengulas tentang sejarah masa demokrasi terpimpin, kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi demokrasi terpimpin, kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin.
Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin
Pada simpulan pemerintahan pendudukan Jepang dan awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat kacau.
Inflasi yang andal menimpa negara Republik Indonesia yang gres berumur beberapa hari. Sumber inflasi ialah beredarnya mata uang Jepang secara tak terkendali, sehingga ekonomi kita bertambah susah.
Pemerintah Republik tidak sanggup menyatakan bahwa uang pendudukan Jepang tidak berlaku. Hal ini disebabkan negara sendiri belum mempunyai uang untuk penggantinya. Kas pemerintah kosong.
Pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah.
Untuk sementara waktu kebijakan yang diambil oleh pemerintah ialah mengeluarkan penetapan berlakunya beberapa mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI. Pada masa itu diputuskan tiga mata uang yaitu:
- mata uang De Javasche Bank
- mata uang pemerintah Hindia Belanda
- mata uang pemerintah pendudukan Jepang
1. Mengadakan Pengguntingan Uang
Untuk menyehatkan keuangan negara dengan keputusan Menteri Keuangan RIS tanggal 19 Maret 1950 dilakukan pengguntingan uang atau sguaring.
Berdasarkan peraturan tersebut uang kertas Rp 5,00 ke atas ditetapkan spesialuntuk bernilai 50 %-nya. Sebagai tindak lanjut pengguntingan uang tersebut dikeluarkan uang kertas baru, menurut UU Darurat No. 21 Tahun 1950 tentang Pengeluaran Uang Kertas Baru.
2. Membentuk Badan Koordinasi Pembangunan Ekonomi
Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo, budi pemerintah meningkat kepada perencanaan penbangunan nasional.
Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Pembangunan Ekonomi jangka panjang dengan wadah Biro Perancang Negara.
Biro ini dibuat dengan kiprah merancang pembangunan jangka panjang, lantaran pemerintah terlampau lebih menekankan kegiatan jangka pendek, sehingga kesudahannya belum sanggup dirasakan oleh masyarakat.
Karena pada masa itu pemerintahan terlalu singkat dengan kegiatan yang berganti-ganti, maka tidaklah terdapat stabilitas politik.
Tidak adanya stabilitas politik ini ialah faktor bagi kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya planning pembangunan.
Biro ini dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Pada bulan Mei 1956 Biro ini menghasilkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) (1956-1961).
3. Menyusun Rencana Pembangunan Delapan Tahun
Sejak pemerintah mendekritkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, kembali pemerintah memikirkan planning pembangunan.
Hasilnya ialah Rencana Pembangunan Delapan Tahun (1961-1969). Rencana Pembangunan Delapan Tahun ini disahkan oleh MPRS pada tahun 1960.
Samasukan pembangunan mencakup bidang mental, kesejahteraan, pemerintah, produksi, dan distribusi. Rencana ini dibuat oleh Dewan Pearancang Nasional yang diketuai oleh Prof. Muh. Yamin.
4. Mengeluarkan Deklarasi Ekonomi
Deklarasi Ekonomi (Dekon) dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963. Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesusahan ekonomi, satu-satunya jalan ialah dengan sistem Ekonomi Terpimpin.
Karena kesukaran-kesukaran yang menyolok, dari tahun 1961-1962 harga-harga sudah naik sebesar 400%.
Namun di dalam melakukan Ekonomi Terpimpin ini pemerintah lebih menonjolkan unsur terpimpinnya daripada unsur ekonomi efisien.
Akibatnya struktur ekonomi mengarah kepada etatisme. Ekonomi terpimpin ala Indonesia terutama bersifat ekonomi peraturan yang menjerumus menjadi ekonomi anarki.
Pemerintah sudah hidup di luar kemampuan, lantaran terlalu banyak yang ingin dilaksanakan. Inflasi kita sudah mencapai hiperinflasi.
Pada tahun 1966 inflasi mencapai 600%. Penyebab utama merosotnya ekonomi Indonesia adalah:
- pengurusannya tidak rasional dan tidak ada pengawasannya,
- tidak adanya ukuran yang adil dalam menilai sesuatu perjuangan atau hasil seseorang.
Post a Comment for "Sistem, Kebijakan-Kebijakan Dan Perkembangan Kehidupan Ekonomi Pada Abad Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin"