Jelaskan Tipe Budaya Demokrasi Modern ?
a. Budaya demokrasi dengan sistem parlementer
Budaya demokrasi dengan sistem parlementer berarti kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen (DPR) yang mempunyai kedudukan berpengaruh dibanding dengan kekuasaan eksekutif. Para menteri dalam
bertugas mempunyai tanggung tanggapan kepada parlemen dan jatuh bangunnya kabinet sangat
bergantung pada kepercayaan yang didiberikan oleh parlemen. Ini berarti, mosi tidak percaya dapat
menjatuhkan kabinet atau menter-menteri.
b. Budaya demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan
Budaya demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan berarti forum direktur sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tidak sanggup dijalankan oleh parlemen, sehingga tidak akan terjadi krisis kabinet.
c. Budaya demokrasi dengan sistem referendum
Adapun budaya demokrasi dengan sistem referendum berarti kiprah DPR berada dalam pengawasan eksklusif oleh rakyat. Referendum terdiri dari dua macam, yaitu sebagai diberikut.
1) Referendum abligatoire,
yaitu setiappembuatan Undang-Undang Dasar atau UU oleh tubuh legislatif, berlaku apabila mendapatkan persetujuan dari rakyat secara langsung.
2) Referendum fakultatif, yaitu legislatif
eksklusif sanggup membuat UU yang dianggap kurang penting tanpa persetujuan dari rakyat terlebih lampau. Akan tetapi, apabila sewaktuwaktu rakyat merasa dirugikan dengan adanya UU tersebut dan tidak menyetujuinya, maka diadakan referendum (persetujuan dari rakyat).
Dalam tingkatan kehidupan individu sebagai masyarakat negara, Branson sebut bahwa setiap masyarakat negara dalam negara demokrasi semestinya mempunyai civics virtues atau kebajikan-kebajikan kewargguagaraan, alasannya ialah tanpa hal itu sistem pemerintahan demokrasi mustahil berjalan sebagaimana mestinya. Inti kebajikan kewargguagaraan ialah tuntutan semoga tiruana masyarakat
negara menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal itu mencakup dua aspek, yaitu sebagai diberikut
a. Disposisi kewargguagaraan
Disposisi kewargguagaraan ialah sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat negara yang menopang perwujudan kebaikan bersama serta berfungsinya sistem demokrasi secara sehat. Sikap-sikap dan kebiasaankebiasaan semacam itu antara lain sebagai diberikut.
1) Keadaban (civility, termasuk hormat kepada orang lain dan penerapan wacana yang beradab).
2) Tanggung tanggapan pribadi dan kesediaan untuk mendapatkan tanggung tanggapan bagi dirinya sendiri serta konsekuensi dari tindakan-tindakannya.
3) Disiplin diri dan kesetiaan pada aturan-aturan yang diharapkan untuk memelihara pemerintahan demokratis tanpa tekanan dari otoritas di luar dirinya sendiri.
4) Sikap batin dan kehendak untuk menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi.
5) Keterbukaan pikiran, termasuk perilaku skeptis yang sehat dan legalisasi terhadap sifat ambiguitas (dua arti) kenyataan sosial dan politik.
6) Kesediaan untuk berkompromi dan mendapatkan kenyataan bahwa nilainilai dan prinsip-prinsip kadangkala saling berperihalan.
7) Toleransi terhadap keguakaragaman.
8) Sabar dan gigih dalam mengejar tujuan bersama.
9) Mengasihi sesama.
10) Murah hati terhadap sesama dan masyarakat luas.
b. Komitmen kewargguagaraan
Sedangkan kesepakatan kewargguagaraan ialah kesetiaan kritis masyarakat negara terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Adapun Quiqley sebut, teladan kebajikan kenegaraan ialah hormat pada harkat dan martabat setiap orang, keberadaban, integritas, disiplin diri, toleransi, kasih akung, dan patriotisme. Sedangkan komitmen-komitmen kenegaraan antara lain mencakup beberapa aspek pengabdian kepada hak asasi manusia, kebaikan bersama, kesamaderajatan, dan rule of law. Sumber https://kumpulantugasekol.blogspot.com
Budaya demokrasi dengan sistem parlementer berarti kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen (DPR) yang mempunyai kedudukan berpengaruh dibanding dengan kekuasaan eksekutif. Para menteri dalam
bertugas mempunyai tanggung tanggapan kepada parlemen dan jatuh bangunnya kabinet sangat
bergantung pada kepercayaan yang didiberikan oleh parlemen. Ini berarti, mosi tidak percaya dapat
menjatuhkan kabinet atau menter-menteri.
b. Budaya demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan
Budaya demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan berarti forum direktur sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tidak sanggup dijalankan oleh parlemen, sehingga tidak akan terjadi krisis kabinet.
c. Budaya demokrasi dengan sistem referendum
Adapun budaya demokrasi dengan sistem referendum berarti kiprah DPR berada dalam pengawasan eksklusif oleh rakyat. Referendum terdiri dari dua macam, yaitu sebagai diberikut.
1) Referendum abligatoire,
yaitu setiappembuatan Undang-Undang Dasar atau UU oleh tubuh legislatif, berlaku apabila mendapatkan persetujuan dari rakyat secara langsung.
2) Referendum fakultatif, yaitu legislatif
eksklusif sanggup membuat UU yang dianggap kurang penting tanpa persetujuan dari rakyat terlebih lampau. Akan tetapi, apabila sewaktuwaktu rakyat merasa dirugikan dengan adanya UU tersebut dan tidak menyetujuinya, maka diadakan referendum (persetujuan dari rakyat).
Dalam tingkatan kehidupan individu sebagai masyarakat negara, Branson sebut bahwa setiap masyarakat negara dalam negara demokrasi semestinya mempunyai civics virtues atau kebajikan-kebajikan kewargguagaraan, alasannya ialah tanpa hal itu sistem pemerintahan demokrasi mustahil berjalan sebagaimana mestinya. Inti kebajikan kewargguagaraan ialah tuntutan semoga tiruana masyarakat
negara menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal itu mencakup dua aspek, yaitu sebagai diberikut
a. Disposisi kewargguagaraan
Disposisi kewargguagaraan ialah sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat negara yang menopang perwujudan kebaikan bersama serta berfungsinya sistem demokrasi secara sehat. Sikap-sikap dan kebiasaankebiasaan semacam itu antara lain sebagai diberikut.
1) Keadaban (civility, termasuk hormat kepada orang lain dan penerapan wacana yang beradab).
2) Tanggung tanggapan pribadi dan kesediaan untuk mendapatkan tanggung tanggapan bagi dirinya sendiri serta konsekuensi dari tindakan-tindakannya.
3) Disiplin diri dan kesetiaan pada aturan-aturan yang diharapkan untuk memelihara pemerintahan demokratis tanpa tekanan dari otoritas di luar dirinya sendiri.
4) Sikap batin dan kehendak untuk menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi.
5) Keterbukaan pikiran, termasuk perilaku skeptis yang sehat dan legalisasi terhadap sifat ambiguitas (dua arti) kenyataan sosial dan politik.
6) Kesediaan untuk berkompromi dan mendapatkan kenyataan bahwa nilainilai dan prinsip-prinsip kadangkala saling berperihalan.
7) Toleransi terhadap keguakaragaman.
8) Sabar dan gigih dalam mengejar tujuan bersama.
9) Mengasihi sesama.
10) Murah hati terhadap sesama dan masyarakat luas.
b. Komitmen kewargguagaraan
Sedangkan kesepakatan kewargguagaraan ialah kesetiaan kritis masyarakat negara terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Adapun Quiqley sebut, teladan kebajikan kenegaraan ialah hormat pada harkat dan martabat setiap orang, keberadaban, integritas, disiplin diri, toleransi, kasih akung, dan patriotisme. Sedangkan komitmen-komitmen kenegaraan antara lain mencakup beberapa aspek pengabdian kepada hak asasi manusia, kebaikan bersama, kesamaderajatan, dan rule of law. Sumber https://kumpulantugasekol.blogspot.com
Post a Comment for "Jelaskan Tipe Budaya Demokrasi Modern ?"