Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Kurun Reformasi

Artikel ini akan mengulas terkena politik luar negeri indonesia, politik luar negeri bebas aktif, pelaksanaan politik luar negeri indonesia, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, pelaksanaan politik luar negeri, masa reformasi, politik luar negeri periode reformasi.

Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi

Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akhir krisis multidimensi akhir transisi pemerintahan. 

Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. 

Politik luar negeri Indonesia dikala itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional.

Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J.Habibie, pemerintah Habibie disibukkan dengan perjuangan memperbaiki gambaran Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di final periode Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-Timur. 

Lewat perjuangan kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarikdanunik simpati dari Dana Moneter Internasional/International Monetary Funds (IMF) dan Bank Dunia untuk mencairkan aktivitas menolongan untuk mengatasi krisis ekonomi.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, relasi RI dengan negara-negara Barat mengalami sedikit duduk kasus sehabis lepasnya Timor-Timur dari NKRI. 

Presiden Wahid mempunyai harapan mengembalikan gambaran Indonesia di mata internasional. Untuk itu ia banyak melaksanakan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. 

Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif, selama masa pemerintahan yang singkat Presiden Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. 

Termasuk dalam hal ini, selain informasi Timor-Timur, yaitu soal integritas tertorial Indonesia menyerupai kasus Aceh, Papua dan informasi perbaikan ekonomi.

Diplomasi di periode pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional selain mencari pemberian pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancguagara diarahkan pula pada upaya-upaya menarikdanunik pemberian mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting yaitu demokratisasi melalui proses tugas militer semoga kembali ke tugas profesional. 

Ancaman integrasi nasional di periode Presiden Wahid menjadi kepentingan nasional yang sangat mendesak dan diprioritaskan. 

Megawati dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif. 

Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, menyerupai nilai tukar rupiah yang agak stabil, tetapi Indonesia pada masa pemerintahannya tetap saja tidak menawarkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lainnya.

Belajar dari pemerintahan presiden yang sebelumnya, Presiden Megawati lebih memerhatikan dan memertimbangkan tugas dewan perwakilan rakyat dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi menyerupai diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di Tanah Air menyerupai Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat.

Pada periode pemerintahan Megawati, disintegrasi nasional masih menjadi bahaya bagi keutuhan teritorial. 

Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati juga terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air. Sehingga sanggup dipahami, bila informasi terorisme menjadi perhatian fokus bagi pemerintahan Megawati.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY ialah Presiden Indonesia pertama yang dipilih melalui prosedur pemilihan umum secara langsung.

SBY berhasil mengubah gambaran Indonesia dan menarikdanunik investasi abnormal dengan menjalin banyak sekali kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. 

Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah ‘mengarungi lautan bergelombang’, bahkan ‘menjembatani dua karang’. 

Hal tersebut sanggup dilihat dengan banyak sekali insiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. 

Indonesia tidak pandang bulu bergaul dengan negara manapun sejauh mempersembahkan manfaat bagi Indonesia. Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, yaitu:

1. Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China, India, dll).
2. Terdapat kemampuan mengikuti keadaan Indonesia terhadap perubahanperubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri (internasional).
3. Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin relasi dengan siapa saja (baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang bersedia memmenolong Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia.
4. Konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia Internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST yaitu unity, harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST inilah yang menjadi samasukan politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya. 

Sumber http://www.kuttabku.com

Share :