Pengertian, Macam-Macam Jenis Dan Tahapan-Tahapan Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional Berdasarkan Para Ahli

Berikut ini akan dijabarkan klarifikasi terkait dengan perjanjian internasional, pengertian perjanjian internasional, pengertian perjanjian internasional berdasarkan para ahli, makna perjanjian internasional, macam macam perjanjian internasional, aturan perjanjian internasional, tahap tahap perjanjian internasional, perjanjian bilateral, penggolongan perjanjian internasional, perjanjian multilateral, tahapan perjanjian internasional, pengesahan perjanjian internasional, tahapan tahapan perjanjian internasional, tahap pembuatan perjanjian internasional, jenis jenis perjanjian internasional.

Pengertian Perjanjian Internasional

Usaha saling menghormati, berhubungan, bekerja sama, dan hidup berdampingan secara tenang antarbangsa tersebut sanggup diwujudkan melalui perjanjian internasional. Para hebat memdiberi definisi yang bermacam-macam terkena perjanjian internasional.

a. G. Schwarzenberger (1967)

Perjanjian internasional yaitu persetujuan antara subjek-subjek aturan internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam aturan internasional, sanggup berbentuk bilateral ataupun multilateral.

b. Oppenheim (1996)

Perjanjian internasional ialah suatu persetujuan antarnegara, yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.

c. Mochtar Kusumaatmadja (1982)

Perjanjian internasional yaitu perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan jawaban aturan tertentu.

Adapun pengertian perjanjian internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai diberikut.

a. Konvensi Wina 1969.

Perjanjian internasional yaitu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan mengadakan akibat-akibat aturan tertentu.

b. Konvensi Wina 1986.

Perjanjian internasional yaitu persetujuan internasional yang diatur berdasarkan aturan internasional dan ditanhadirani dalam bentuk tertulis antara satu negara atau lebih dan antara satu atau lebih organisasi internasional.

c. UU No. 37 Tahun 1999 wacana kekerabatan luar negeri.

Perjanjian internasional yaitu perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh aturan internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek aturan internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat aturan publik.

d. UU No. 24 Tahun 2000 wacana Perjanjian Internasional.

Perjanjian internasional yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam aturan internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang aturan publik.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas sanggup disimpulkan hal sebagai diberikut.

1. Perjanjian internasional pada hakekatnya ialah kesepakatan atau persetujuan.
2. Subjek perjanjian internasional yaitu tiruana subjek aturan internasional, terutama negara dan organisasi internasional.
3. Objek perjanjian internasional yaitu tiruana kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat internasional.
4. Perjanjian internasional sanggup berbentuk tertulis dan tidak tertulis
5. Hukum yang mengatur perjanjian internasional yaitu aturan internasional bukan aturan nasional

Dalam kehidupan masyarakat internasional, perjanjian internasional mempunyai fungsi yang tidak sanggup diabaikan. Perjanjian internasional ialah masukana pengembang kolaborasi internasional secara damai. 

Beberapa sengketa internasional sanggup diselesaikan dengan masukana perjanjian internasional. Dalam praktik kekerabatan antarnegara, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut perjanjian internasional, antara lain treaty, konvensi, protokol, dan deklarasi. 

Istilah itu masing-masing digunakan sesuai dengan petugas yang melaksanakan serta isi dari perjanjian internasional yang bersangkutan. 

Misalnya, traty digunakan untuk menyebut persetujuan resmi yang multilateral atau persetujuan yang diterima oleh organ dari suatu organisasi internasional, protokol digunakan untuk menyebut persetujuan yang isinya melengkapi suatu konvensi, deklarasi seringkali digunakan dalam pengertian yang sama dengan treaty. 

Pada hakikatnya aturan internasional tidak menuntut bentuk tertentu dari perjanjian internasional. Bagi aturan internasional isi dan substansi perjanjian internasional lebih penting daripada bentuknya.

Macam-Macam Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional sanggup dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, yakni sebagai diberikut.

a. Jumlah peserta, yaitu jumlah negara yang ikut serta dan mengikatkan diri pada perjanjian itu, dibedakan atas dua hal diberikut.

1) Perjanjian bilateral yaitu perjanjian yang diadakan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak. 

Perjanjian bilateral bersifat tertutup artinya tidak ada kemungkinan pihak atau negara lain untuk ikut serta dalam perjanjian, contohnya perjanjian antara Republik Indonesia dan Filipina wacana pemberantasan penyeludupan dan bajak laut, perjanjian antara RI dan Republik Rakyat Cina pada tahun 1955 wacana dwi kewargguagaraan.

2) Perjanjian multilateral yaitu perjanjian yang diadakan oleh banyak negara untuk mengatur kepentingan bersama negara-negara peserta perjanjian tersebut, contohnya konvensi Genewa tahun 1949 wacana pertolongan korban perang, konvensi Wina tahun 1961 wacana kekerabatan diplomatik.

b. Strukturnya dibedakan atas dua hal diberikut.

1) Treaty contract yaitu perjanjian yang spesialuntuk menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

Misalnya yaitu perjanjian ekstradisi Indonesia–Malaysia tahun 1974. Akibat-akibat yang timbul dari perjanjian ini spesialuntuk mengikat Indonesia dan Malaysia.

2) Law making treaty yaitu perjanjian yang mengandung kaidah aturan yang sanggup berlaku bagi tiruana bangsa di dunia. Misalnya yaitu konvensi aturan maritim tahun 1958.

c. Teknik berlakunya dibedakan atas dua hal diberikut.

1) Self-executing, yaitu perjanjian internasional yang pribadi sanggup berlaku sehabis diratifikasi oleh negara peserta.

2) Non self executing yaitu suatu perjanjian internasional yang sanggup berlaku sehabis dilakukan perubahan undang-undang di negara peserta.

d. Instrumennya dibedakan atas dua hal diberikut.

1) Perjanjian internasional tertulis yaitu perjanjian internasional yang dituangkan dalam instrumen-instrumen pembentuk perjanjian tertulis dan formal. 

Instrumen-instrumen tertulis itu, antara lain treaty, convention, agreement, arrangement, charter, covenant, statute, constitution, protocol, dan declaration.

2) Perjanjian internasional lisan, yaitu perjanjian internasional yang diekspresikan melalui instrumen-instrumen tidak tertulis. Jenis-jenis perjanjian internasional tidak tertulis, antara lain yaitu sebagai diberikut.

a) Perjanjian internasional tak tertulis yaitu perjanjian internasional yang dilakukan secara lisan. Artinya, yang diperjanjikan yaitu hal-hal yang disahkan secara lisan. 

Biasanya hal-hal tersebut bukanlah hal yang rumit, melainkan materi umum atau hal yang bersifat teknis. Pengaturannya pun bersifat sederhana dan pada umumnya dibuat secara bilateral. Perjanjian internasional verbal disebut juga gentlemen agreements.

b) Deklamasi unilateral atau deklarasi sepihak, ialah pernyataan suatu negara yang disampaikan oleh wakil negara yang bersangkutan dan ditujukan kepada negara lain. 

Deklarasi unilateral sanggup menimbulkan perjanjian apabila pernyataan itu mengandung maksud untuk berjanji.

c) Persetujuan diam-diam, disebut juga persetujuan tersimpul. Perjanjian internasional ini dibuat secara tidak tegas. 

Artinya, keberadaan perjanjian itu sanggup diketahui spesialuntuk melalui penyimpulan suatu tingkah laku, baik aktif maupun pasif, dari suatu negara atau subjek aturan internasional lainnya.

Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional

Ada variasi pendapat di antara para hebat wacana tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional, antara lain yaitu sebagai diberikut.

a) Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa dikenal dua cara pembentukan perjanjian internasional, yaitu sebagai diberikut.

(1) Perjanjian internasional dibuat melalui tiga tahap, yaitu perundingan, penanhadiranan dan ratifikasi.

(2) Perjanjian internasional dibuat melalui dua tahap, yaitu negosiasi dan penanhadiranan.

Teknik pertama biasanya diadakan untuk hal-hal penting yang memerlukan persetujuan DPR, sedangkan cara kedua digunakan untuk perjanjian yang tidak begitu penting dan membutuhkan penyelesaian yang cepat.

b) Pierre Froymond menyatakan bahwa terdapat dua mekanisme pembuatan perjanjian internasional, yaitu sebagai diberikut

(1) Prosedur normal (klasik) yaitu mekanisme yang mewajibkan adanya persetujuan parlemen, dengan melalui tahap perundingan, penanhadiranan, persetujuan parlemen, dan ratifikasi.

(2) Prosedur yang disederhanakan yaitu mekanisme yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan ratifikasi. Prosedur ini timbul lantaran pengaturan kekerabatan internasional memerlukan penyelesaian yang lebih cepat.

Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa presiden dengan persetujuan DPR memuat perjanjian dengan negara lain. 

Jika suatu perjanjian menimbulkan jawaban yang luas dan fundamental bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau menghapuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, perjanjian tersebut harus dilakukan dengan persetujuan DPR.

Dalam pasal 4 UU No.24 tahun 2000 disebutkan bahwa pembuatan perjanjian internasional antara pemerintah RI dan negara lain dan organisasi internasional dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan dengan itikad baik. 

Dalam pembuatan perjanjian internasional, pemerintah RI berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan, persamaan kedudukan, dan memperhatikan baik aturan nasional maupun aturan internasional yang berlaku. 

Tahap-tahap dalam pembuatan perjanjian internasional berdasarkan UU No.24 tahun 2000 yaitu sebagai diberikut.

1) Penjajakan

Penjajakan ialah tahap awal dalam pembuatan perjanjian internasional yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berunding terkena kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.

2) Perundingan

Pada tahap ini dilakukan pembahasan isi perjanjian dan masalah-masalah teknis yang disahkan dalam perjanjian internasional. 

Dalam perjanjian bilateral negosiasi dilakukan oleh kedua negara, sedangkan dalam perjanjian multilateral negosiasi dilakukan melalui konferensi khusus atau dalam sidang organisasi internasional. 

Penunjukan wakil suatu negara dalam suatu negosiasi ialah wewenang dari negara yang bersangkutan. 

Agar tidak terjadi pengatasnamaan negara secara tidak sah, aturan internasional membuat ketentuan wacana surat kuasa penuh yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mewakili suatu negara dalam suatu negosiasi untuk mengadakan perjanjian internasional. 

Berdasar aturan internasional tersebut seseorang spesialuntuk sanggup dianggap mewakili suatu negara dengan sah dan sanggup mengesahkan naskah suatu perjanjian internasional atas nama negara itu dan/atau sanggup mengesahkan suatu naskah suatu perjanjian internasional atas nama negara itu dan/atau sanggup mengikatkan negara itu pada perjanjian internasional apabila ia sanggup mengatakan surat kuasa penuh, kecuali tiruana peserta konferensi sudah memilih bahwa surat kuasa penuh tidak diperlukan. 

Keharusan mengatakan surat kuasa penuh tidak berlaku bagi kepala negara, kepala pemerintahan dan menteri luar negeri. 

Hal itu dimungkinkan lantaran jabatannya dianggap sudah mewakili negaranya dengan sah dan sanggup melaksanakan segala tindakan untuk mengikatkan negaranya pada suatu perjanjian internasional yang diadakan. 

Kepala perwakilan diplomatik dan wakil suatu negara yang ditunjuk untuk mewakili suatu negara pada konferensi internasional yaitu pejabat yang tidak perlu memerhatikan surat kuasa penuh.

3) Perumusan Naskah Perjanjian

Pada tahap ini rancangan suatu perjanjian internasional dirumuskan.

4) Penerimaan Naskah Perjanjian

Peneriaman naskah perjanjian ialah tindakan untuk menyetujui garisgaris besar isi perjanjian. Penerimaan perjanjian akan menghasilkan kerangka perjanjian, sebelum isi perjanjian dikemukakan secara terperinci. 

Pada tahap ini sudah ada keterikatan pada peserta negosiasi untuk tidak mengubah lagi kerangka perjanjian yang sudah diputuskan.

5) Penanhadiranan

Penanhadiranan ialah tahap untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang sudah disahkan. 

Penanhadiranan perjanjian belum berarti bahwa perjanjian tersebut sudah mengikat para pihak. Perjanjian itu sanggup mengikat negera peserta apabila sudah dilakukan pengesahan terhadap perjanjian tersebut.

6) Pengesahan Naskah Perjanjian

Pengesahan naskah perjanjian ialah perbuatan aturan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan persetujuan. 

Ratifikasi yaitu pengesahan suatu perjanjian internasional oleh negara yang menanhadirani perjanjian itu berdasarkan konstitusi negara yang bersangkutan. 

Meskipun delegasi dari negara yang bersangkutan sudah menanhadirani perjanjian, negara yang diwakilinya tidak secara otomatis terikat pada perjanjian itu. Negara gres terikat pada perjanjian itu apabila naskah perjanjian itu diratifikasi. 

Dasar adanya pembenaran pengesahan antara lain yaitu bahwa negara berhak untuk meninjau kembali hasil negosiasi perutusannya sebelum mendapatkan kewajiban yang diputuskan dalam perjanjian internasional yang bersangkutan dan bahwa negara perlu mengadakan pembiasaan aturan nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan. 

Hukum internasional tidak diwajibkan pada negara yang perutusannya sudah menanhadirani hasil perundingan, berdasarkan aturan ataupun moral, untuk meratifikasi perjanjian tersebut. 

Tidak adanya kewajiban tersebut lantaran negara yaitu suatu pihak yang berdaulat. Aksesi, yaitu pernyataan bahwa negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian tidak turut menanhadirani naskah perjanjian tersebut. 

Penerimaan dan persetujuan, yaitu pernyataan mendapatkan atau menyetujui dari negara-negara peserta terhadap perjanjian internasional. 

Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Indonesia dilakukan dengan undang-undang keputusan presiden. Pengesahan melalui undang-undang dilakukan apabila suatu perjanjian internasional berkenaan dengan:

a) duduk kasus politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara,

b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI,

c) kedaulatan negara,

d) hak asasi insan dan lingkungan hidup,

e) pembentukan kaidah aturan baru, dan

f) pinjaman atau hibah luar negeri.

Setiap masyarakat negara yang berdaulat mempunyai kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional, tetapi dalam negara federal, negara belahan tidak mempunyai wewenang mengadakan perjanjian internasional, kecuali didiberi wewenang oleh konstitusi negara federal.

Pada umumnya rujukan isi struktur perjanjian internasional yaitu sebagai diberikut.

a) judul

b) preambul (pembukaan)

c) klausul formal

d) pembuktian formal

e) tanda tangan delegasi

Dalam judul suatu perjanjian internasional dimuat nama convention, treaty, materi pokoknya (misalnya kekerabatan diplomatik dan konsuler dan biasa pula disebut nama kawasan dilangsungkannya penanhadiranan).

Preambul yaitu belahan pokok yang memuat antara lain nama para pihak, tujuan dibuatnya perjanjian dasar atau alasan para pihak mengadakan perjanjian, nama dan identitas utusan yang berkuasa penuh.

Klausul substatif ialah materi pokok perjanjian yang terdiri atas pasal-pasal yang ialah belahan terpenting lantaran ialah aturan positif bagi perjanjian internasional.

Klausul formal, bersifat teknis dan mengatur tanggal perjanjian, mulai berlakunya perjanjian, jangka waktu berlakunya perjanjian, ketentuan berakhirnya, perjanjian, bahasa yang dipakai, penyelesaian sengketa dan revisi perjanjian.

Pembuktian formal ialah belahan pembenaran penanhadiranan. Suatu traktat sanggup berakhir lantaran hal-hal diberikut.

(1) Tindakan peserta yang disebabkan oleh:

(a) kesepakatan para pihak untuk mengakhiri traktat

(b) pengunduran diri salah satu pihak sesuai dengan ketentuan dalam klausul.

(2) Hukum yang disebabkan oleh:

(a) salah satu pihak dalam traktat mengalami perang

(b) pada ketika traktat berlaku terdapat perubahan yang besar lengan berkuasa pada isi traktat

(c) traktat yang diadakan pada jangka waktu tertentu sanggup berakhir dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian itu.

Ketentuan perjanjian internasional yang gres sanggup berperihalan dengan ketentuan perjanjian internasional yang lama. Jika timbul permasalahan, ketentuan aturan internasional yang manakah yang harus diberlakukan?

Penyelesaian permasalahan tersebut pada prinsipnya tunduk pada prinsip bahwa ketentuan aturan yang diputuskan belakangan lebih diutamakan daripada ketentuan aturan yang diputuskan lampau, kecuali ketentuan aturan yang diputuskan lampau melarang diputuskannya ketentuan yang diputuskan belakangan.

Sumber http://www.kuttabku.com

Share :