Perkembangan Politik Pada Kurun Reformasi, Sebab-Sebab, Tujuan, Suksesi, Faktor Penyebab Dan Pendorong Serta Agenda Reformasi 1998

Berikut ini akan dipaparkan klarifikasi materi terkait dengan reformasi, perkembangan politik sehabis 21 mei 1998, masa reformasi, reformasi 1998, tuntutan reformasi, tujuan reformasi, perkembangan politik pada masa reformasi, perkembangan politik masa reformasi, faktor pendorong terjadinya reformasi, faktor penyebab munculnya reformasi, Suksesi, Pergantian Pimpinan, jadwal reformasi, jadwal reformasi 1998, sebutkan jadwal reformasi.

Perkembangan Politik Sesudah 21 Mei 1998

Sebab-Sebab terjadi Reformasi

Sejak 13 Mei 1998 rakyat meminta biar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Tanggal 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta dan di Surakarta. 

Tanggal 15 Mei 1998 Presiden Soeharto pulang dari mengikuti KTT G-15 di Kairo, Mesir. Tanggal 18 Mei para mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR dan pada ketika itu ketua DPR/MPR mengeluarkan pernyataan biar Presiden Soeharto mengundurkan diri. 

Hal ini terang besar lengan berkuasa terhadap nilai tukar rupiah yang merosot hingga Rp15.000 per dollar. Dari realita di atas, balasannya tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie, yang membuka peluang suksesi kepemimpinan nasional kepada B.J. Habibie. 

Tujuan reformasi yakni terciptanya kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya.

a. Tujuan  Reformasi

1) Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi.

2) Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat.

3) Reformasi aturan bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4) Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia.

b. Faktor Pendorong Terjadinya Reformasi

1) Faktor politik mencakup hal-hal diberikut.

• Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan.
• Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi.
• Kekuasaan Orba di bawah Soeharto adikara tertutup.
• Adanya cita-cita demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
• Mahasiswa menginginkan perubahan.

2) Faktor ekonomi, mencakup hal-hal diberikut.

a) Adanya krisis mata uang rupiah.

b) Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat.

c) Sulitnya mendapat barang-barang kebutuhan pokok.

3) Faktor sosial masyarakat : adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat.

4) Faktor aturan : belum adanya keadilan dalam perlakuan aturan yang sama di antara masyarakat negara.

c. Suksesi (Pergantian Pimpinan)

1) Sukarno–Soeharto, ada beberapa hal, yaitu sebagai diberikut.

a) Problem pokok adanya komunis/ PKI (nomor 4 sedunia).

b) Peristiwa Lubang Buaya.

c) Adanya dualisme: ada pro dan anti pembubaran PKI.

d) Sidang istimewa MPRS 1967 dilampaui turunnya Supersemar.

2) Soeharto–Habibie, ada beberapa hal, antara lain sebagai diberikut.

• Problem pokok adanya krisis ekonomi meluas ke bidang politik.
• Adanya gerakan reformasi yang menghendaki perubahan radikal lantaran KKN dalam badan pemerintahan. Nepotisme berarti mengajak keluarga dalam kekuasaan. Kronisme yakni mengajak kawan-kawan dalam kekuasaan.
• Presiden Soeharto ditolak oleh rakyat ditandai dengan didudukinya gedung DPR/MPR oleh mahasiswa, sehingga Soeharto menyerahkan jabatan kepada Habibie.

3) Pengalaman suksesi di Indonesia

• Pergantian pimpinan disertai kekerasan dan keributan dan sehabis turun dari jabatan, dihujat.
• Menginginkan pergantian pimpinan yang wajar, namun tidak ditemukan alasannya tidak adanya pembatasan masa jabatan.
• Tidak adanya Chek and Balance yaitu tidak ada keseimbangan dalam negara yang disebabkan kecenderungan otoriter.
• Etika moralitas bahwa KKN berperihalan dengan moralitas.

d. Substansi Agenda Reformasi Politik

Subsitusi jadwal reformasi politik sebagai diberikut.

1) Reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi.

2) Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD maksudnya biar forum perwakilan rakyat benar-benar melakukan fungsi perwakilannya sebagai aspek kedaulatan rakyat dengan langkah sebagai diberikut.

• Anggota dewan perwakilan rakyat harus benar-benar dipilih dalam pemilu yang jurdil.
• Perlu diadakan perubahan tata tertib dewan perwakilan rakyat yang menghambat kinerja DPR.
• Memperdayakan MPR.
• Perlu pemisahan jabatan ketua MPR dengan DPR.

3) Reformasi forum kepresidenan dan kabinet mencakup hal-hal diberikut.

• Menghapus kewenangan khusus presiden yang berbentuk keputusan presiden dan arahan presiden.
• Membatasi penerapan hak prerogatif.
• Menyusun kode etik kepresidenan.

4) Pembaharuan kehidupan politik yaitu memperdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat, maka harus dikembangkan sistem multipartai yang demokratis tanpa intervensi pemerintah.

5) Penyelenggaraan pemilu.

6) Birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang netral dan profesional yang tidak memihak.

7) Militer dan dwifungsi ABRI mengarah kepada mengurangi tugas sosial politik secara sedikit demi sedikit hingga balasannya hilang sama sekali, sehingga ABRI berserius pada fungsi Hankam.

8) Sistem pemerintah kawasan dengan samasukan memperdayakan otonomi kawasan dengan asas desentralisasi.

e. Agenda Reformasi Bidang Ekonomi

1. Penyehatan ekonomi dan kesejahteraan pada bidang perbankan, perdagangan, dan koperasi serta tunjangan luar negeri untuk perbaikan ekonomi.
2. Penghapusan monopoli dan oligopoli.
3. Mencari solusi yang konstruktif dalam mengatasi utang luar negeri.

f. Agenda Reformasi Bidang Hukum

1. Terciptanya keadilan atas dasar HAM.
2. Dibentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Misal : Bidang ekonomi dikeluarkan UU kepailitan, dihapuskan UU subversi, sesuai semangat HAM dilepaskan napol-tapol (amnesti-abolisi).

g. Agenda Reformasi bidang hukum

Agenda reformasi bidang aturan diseriuskan pada integrasi nasional.

h. Agenda reformasi bidang pendidikan

Agenda reformasi bidang pendidikan ditujukan terutama persoalan kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit lima tahunan.

i. Hambatan pelaksanaan reformasi politik

1. Hambatan kultural : mengingat pergantian kepemimpinan nasional dari Soeharto ke B.J. Habibie tidak diiringi pergantian rezim yang berarti sebagian besar anggota kabinet, gubernur, birokrasi sipil, komposisi anggota DPR/MPR masih peninggalan rezim Orba.
2. Hambatan legitimasi : pemerintah B.J. Habibie lantaran belum ialah hasil pemilu.
3. Hambatan struktural : berkaitan dengan krisis ekonomi yang berlarut-larut yang berdampak bertambah banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan.
4. Munculnya banyak sekali tuntutan otonomi daerah, yang kalau tidak ditangani secara baik akan menimbulkan disintegrasi bangsa.
5. Adanya kesan kurang kuat dalam menegakkan aturan terhadap praktik penyimpangan politik-ekonomi rezim usang menyerupai praktik KKN.
6. Terkotak-kotaknya elite politik, maka diharapkan kesadaran untuk bersamasama membuat kondisi politik yang mantap biar transformasi politik berjalan lancar.

Sumber http://www.kuttabku.com

Share :