Sejarah, Latar Belakang, Tujuan Serta Tokoh-Tokoh Bintang Film Dalang Dibalik Pengkhianatan Dan Pemberontakan Oleh Gerakan 30 September (G30s/Pki) Tahun 1965

Artikel kali ini akan mengulas terkena Gerakan 30 September 1965, G30S/PKI, insiden g30s pki, gerakan 30 september, pemberontakan g 30 s pki, pengkhianatan g30s pki, dalang g30s pki, dalang pki sesungguhnya, sejarah G30S/PKI, latar belakang G30S/PKI, tujuan g30s pki, tokoh tokoh g30s pki, tokoh pemberontakan g 30 s pki.

Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI)

INI insiden yang hingga sekarang masih menyimpan perdebatan. Utamanya ialah yang bekerjasama dengan pertanyaan “Siapa dalang Gerakan 30 September 1965 sebenarnya?”

Setidaknya terdapat enam teori terkena insiden perebutan kekuasaan G30S tahun 1965 ini :

Monumen Pancasila Sakti,

1. Gerakan 30 September ialah problem internal Angkatan Darat (AD)

Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F.Wertheim, dan Coen Hotsapel, teori ini menyatakan bahwa G30S spesialuntuklah insiden yang timbul jawaban adanya problem di kalangan AD sendiri. 

Hal ini contohnya didasarkan pada pernyataan pemimpin Gerakan, yaitu Letkol Untung yang menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermewahmewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik AD. 

Pendapat menyerupai ini bekerjsama berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution misalnya, Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidupnya sederhana.

2. Dalang Gerakan 30 September ialah Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA)

Teori ini berasal antara lain dari goresan pena Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Menurut teori ini AS sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan imbas di Indonesia. 

Karena itu CIA kemudian bekerjasama dengan suatu kelompok dalam badan AD untuk memprovokasi PKI biar melaksanakan gerakan kudeta. Sesudah itu, ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan selesai skenario CIA ini ialah menjatuhkan kekuasaan Soekarno.

3. Gerakan 30 September ialah pertemuan antara kepentingan Inggris-AS

Menurut teori ini G30S ialah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin perilaku konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia sanggup diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno, dengan keinginan AS biar Indonesia terbebas dari komunisme. 

Dimasa itu, Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris. Teori dikemukakan antara lain oleh Greg Poulgrain.

4. Soekarno ialah dalang Gerakan 30 September

Teori yang dikemukakan antara lain oleh Anthony Dake dan John Hughes ini beranjak dari perkiraan bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya, yang berasal dari sebagian perwira tinggi AD. Karena PKI erat dengan Soekarno, partai inipun terseret. 

Dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Shri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi teman erat banyak pejabat Indonesia semenjak masa revolusi. 

Ia menyampaikan bahwa pada 30 September 1965 tengah malam Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik, Soekarno berkata “sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang”.

Di sini Soekarno seakan tahu bahwa akan ada “peristiwa besar” esok harinya.

Namun teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S. Bahkan pada 6 Oktober 1965, dalam sidang Kabinet Dwikora di Bogor, ia mengutuk gerakan ini.

5. Tidak ada bintang film tunggal dan skenario besar dalam insiden Gerakan 30 September (teori chaos).

Dikemukakan antara lain oleh John D. Legge, teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S.

Kejadian ini spesialuntuk ialah hasil dari perpaduan antara, menyerupai yang disebut Soekarno : “unsur-unsur Nekolim (negara Barat), pimpinan PKI yang keblinger serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar”. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan.

6. Dalang Gerakan 30 September ialah PKI

Menurut teori ini tokoh-tokoh PKI ialah penanggungjawaban insiden kudeta, dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya ialah serangkaian insiden dan agresi yang sudah dilancarkan PKI antara tahun 1959-1965. 

Dasar lainnya ialah bahwa setelah G30S, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CC PKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten.

Teori yang dikemukakan antara lain oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh ini ialah teori yang paling umum didengar terkena perebutan kekuasaan tanggal 30 September 1965.

Namun terlepas dari teori mana yang benar terkena insiden G30S, yang niscaya semenjak Demokrasi Terpimpin secara resmi dimulai pada tahun 1959, Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. 

Ia juga menjadi kekuatan penengah diantara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam perperihalan yang tidak terdamaikan ketika itu : AD dengan PKI.

Juli 1960 misalnya, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Ketika tentara bereaksi, Soekarno segera turun tangan hingga problem ini sementara selesai. Hal ini kemudian malah membuat relasi Soekarno dengan PKI kian erat (Crouch, 1999 dan Ricklefs, 2010 ).

Bulan Agustus 1960 Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang ialah partai pesaing PKI, dibubarkan pemerintah. PKI pun semakin ulet melaksanakan mobilisasi massa untuk meningkatkan imbas dan memperbanyak anggota. Partai-partai lain menyerupai NU dan PNI hingga ketika itu mudah sudah dilumpuhkan (Feith, 1998).

Orasi Tokoh PKI, D.N Aidit

Tahun 1963, situasi persaingan semakin sengit, baik di kota maupun di desa. PKI berusaha mendesak untuk mendapat kekuasaan yang lebih besar. Oleh alasannya ialah itu, seni administrasi ofensif yang dipilih untuk memenuhi harapannya.

Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Mungkin PKI merasa kedudukannya sudah cukup kuat. 

Pada tahun-tahun sebelumnya partai ini umumnya spesialuntuk melancarkan Koreksi terhadap pemerintah khususnya para menteri yang mempunyai pandangan politik tidak sama dengan mereka.

Di bidang kebudayaan, ketika sekelompok cendekiawan anti PKI memproklamasikan Manifesto Kebudayaan (“Manikebu”) yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu (misalnya komunis), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang pro PKI segera mengecam keras. 

Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu. Tidak hingga satu tahun usianya, Manikebu tidak boleh pemerintah. Sedangkan di daerah, persoalan-persoalan yang muncul sepertinya malah lebih pelik lagi alasannya ialah bersinggungan dengan konflik yang lebih radikal. 

Hal ini sebagian ialah jawaban dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh aktivitas di bidang agraria (landreform/UU Pokok Agraria 1960), dimana PKI segera melancarkan apa yang disebut sebagai kampanye agresi sepihak. 

Aksi ini ialah upaya mengambilalih tanah milik pihak-pihak mapan di desa dengan paksa dan menolak janji-janji bagi hasil yang lama. 

“Tujuh Setan Desa” karenanya dirumuskan oleh PKI, yang terdiri dari tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, tengkulak jahat, kapitalis birokrat desa, pejabat desa jahat dan berandal desa.

 “Setan Desa”menurut versi PKI ini, berdasarkan Tornquist, ujung-ujungnya merujuk pada para pemilik tanah (Tornquist, 2011).

Adegan-adegan protespun berlangsung bahkan radikalisme dipraktikkan hingga upaya menurunkan lurah serta agresi protes terhadap para sesepuh desa. 

Dalam agresi pengambilalihan tanah --terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga Bali, Jawa Barat dan Sumatera Utara-- massa PKI-pun terlibat dalam perperihalan yang sengit dengan, tentu saja, para tuan tanah, juga kaum birokrat dan para pengelola yang berasal dari kalangan tentara. 

Para tuan tanah kebetulan pula kebanyakan berasal dari kalangan muslim yang taat dan pendukung PNI. Kondisi ini pada akibatnya menimbulkan PKI, khususnya di Jawa Timur, segera saja berhadapan muka dengan para santri NU.

Di kota-kota tindakan liar juga bukan tidak terjadi. Ini contohnya tergambar dalam kisah terkena istri seorang dokter populer di Solo, yang akan pergi ke suatu resepsi. 

Ia, yang mengenakan kebaya lengkap dengan sanggul besar dan sepatu hak tinggi, digiring oleh ratusan tukang becak di tengah terik matahari ke kantor polisi untuk menuntaskan pertikaian harga becak. 

Adegan serupa pernah juga terjadi di aneka macam kota. Ada pula para kepala desa yang sudah renta disidangkan di depan pengadilan rakyat (Ong Hok Ham,1999).

Selama tahun 1964, perlawanan terhadap agresi sepihak semakin usang semakin kuat. Kekerasan jadinya semakin kerap terjadi. Di Jawa Timur tindak jawaban anti PKI dipelopori oleh kelompok cowok NU, yaitu Ansor.

Hubungan angkatan darat dengan PKI sendiri pada masa itu juga kian memanas. Sindiran dan Koreksi kerap dilontarkan para petinggi PKI terhadap AD.

Pada bulan-bulan awal tahun 1965 PKI “menyerang” para pejabat anti PKI dengan menuduhnya sebagai kapitalis birokrat yang korup.

Demonstrasi-demonstrasi juga dilakukan untuk menuntut pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Maka hingga pertengahan tahun 1965 atau sebelum pecah perebutan kekuasaan di awal Oktober, kekuatan politik di ibukota sepertinya sudah semakin bergeser ke kiri. 

PKI kian berada di atas angin dengan usaha partai yang semakin intensif. Usul pembentukan angkatan ke-5 selain AD-AUAL- Polisi yang dikemukakan oleh PKI pada Januari 1965, diakui memang semakin memperkeruh suasana terutama dalam relasi antara PKI dan AD. 

Tentara sudah membayangkan bagaimana 21 juta petani dan buruh bersenjata, bebas dari pengawasan mereka. 

Bagi para petinggi militer gagasan ini sanggup berarti ratifikasi agresi politik yang matang, bermuara pada dominasi PKI yang hendak mendirikan pemerintahan komunis yang pro RRC (Republik Rakyat Cina yang komunis) di Indonesia (Southwood dan Flanagan, 2013). 

Usulan ini akibatnya memang gagal direalisasikan. PKI kemudian meniupkan isu wacana adanya Dewan Jenderal di badan AD yang tengah mempersiapkan suatu kudeta. Di sini, PKI menyodorkan “Dokumen Gilchrist” yang ditanhadirani Duta Besar Inggris di Indonesia. 

Isi dokumen ditafsirkan sebagai arahan adanya operasi dari pihak Inggris-AS dengan melibatkan our local army friend (kawan-kawan kita dari tentara setempat) untuk melaksanakan kudeta. 

Meski kebenaran isi dokumen ini diragukan danJenderal Ahmad Yani kemudian menyanggah keberadaan Dewan Jenderal ini ketika Presiden Soekarno bertanya kepadanya, namun perperihalan PKI dengan angkatan darat sekarang sepertinya sudah mencapai level yang akut. 

Bulan itu juga, Pelda Sujono yang berusaha menghentikan penyerobotan tanah perkebunan tewas dibunuh sekelompok orang dari BTI dalam insiden Bandar Betsy di Sumatera Utara. 

Jenderal Yani segera menuntut biar mereka yang terlibat dalam insiden Bandar Betsy diadili. Sikap tegasnya didukung penuh oleh organisasi-organisasi Islam, Protestan dan Katolik.

Sementara itu di Mantingan, PKI berusaha mengambil paksa tanah wakaf Pondok Modern Gontor seluas 160 hektar (Ambarwulan dan Kasdi dalam Taufik Abdullah, ed., 2012 : 139). Sebuah tindakan yang tentu saja semakin membuat murka kalangan Islam. 

Apalagi empat bulan sebelumnya sudah terjadi insiden Kanigoro Kediri, dimana BTI sudah membuat kacau penerima mental Training Pelajar Islam Indonesia dan memasuki tempat ibadah ketika subuh tanpa melepas ganjal kaki yang penuh lumpur kemudian melecehkan Al Quran.

Suasana perperihalan antara PKI dengan AD dan golongan lain non PKI pun sudah sedemikian gerahnya menjelang tanggal 30 September 1965.

Apalagi pada bulan Juli sebelumnya Soekarno tiba-tiba jatuh sakit. Tim dokter Cina yang dihadirkan DN Aidit untuk menyidik Soekarno menyimpulkan bahwa presiden RI tersebut kemungkinan akan meninggal atau lumpuh. 

Maka dalam rapat Politbiro PKI tanggal 28 September 1965, pimpinan PKI pun tetapkan untuk bergerak.

Dipimpin Letkol Untung, perwira yang erat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan “Gerakan 30 September” dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. 

Jenazah para korban kemudian dimasukkan ke dalam sumur renta di kawasan Lubang Buaya Jakarta. Mereka ialah : Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima AD), Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Soeprapto, Mayor Jenderal MT. Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dan Lettu Pierre Andreas Tendean. 

Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan, namun putrinya Ade Irma Suryani menjadi korban. Di Yogyakarta Gerakan 30 September juga melaksanakan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira AD yang anti PKI, yaitu : Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono.

Pada diberita RRI pagi harinya, Letkol Untung kemudian menyatakan pembentukan “Dewan Revolusi”, sebuah pengumuman yang membingungkan masyarakat.

Dalam situasi tak menentu itulah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, alasannya ialah Jenderal Ahmad Yani selaku Men/Pangad ketika itu belum diketahui ada dimana. 

Sesudah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan. Bukan saja di Jakarta, melainkan hingga basis mereka di daerah-daerah lainnya. 

Dalam perkembangan diberikutnya, ketika diketahui bahwa Gerakan September ini bekerjasama dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI juga terjadi. 

Bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila tetapi juga dimenolong oleh masyarakat yang tidak bahagia dengan sepak terjang PKI. G30S/PKI pun berhasil ditumpas, menandai pula berakhirnya gerakan dari Partai Komunis Indonesia.

Sumber http://www.kuttabku.com

Share :