Mengenal Perubahan Format Apbn Dengan Benar

Perubahan Format APBN negara Indonesia – Format APBN negara indonesia sudah mengalami perubahan yang terjadi saat pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid yang erat dipanggil Gusdur. Sejak bulan april tahun 2000 format APBN mengalami beberapa perubahan, adapun rincian dari perubahan-perubahan pada APBN yaitu sebagai diberikut.

Perubahan terkait Periode Anggaran

Selama zaman pemerintahan Orde baru, periode anggaran dalam APBN negara Indonesia dimulai dari 1 April dan berakhir 31 Maret pada tahun diberikutnya. Namun saat pemerintahan Abdurrahman Wahid periode anggaran dirubah, periode anggaran mulai tahun 2000 yaitu diawali 1 Januari dan diakhiri 31 Desember pada tahun yang bersangkutan. Perubahan tersebut masih berlaku sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun ini, dan kemungkinan akan berlaku juga untuk seterusnya kalau perubahan tersebut masih dipandang baik. Konsekuensi yang ditimbulkan pada tahun 2000 APBN dalam negara indonesia spesialuntuk berlaku selama 9 bulan yang dimulai 1 April tahun 2000 dan diakhiri 31 Desember 2000. Salah satu manfaat dengan adanya perubahan periode anggaran yang dimulai 1 januari sampai 31 desember yaitu memdiberi kegampangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis kinerja perekonomian negara Indonesia. Bagi anda yang ingin berguru mengamati APBN terbaru silahkan masuk ke website kementrian keuangan negara indonesia.

Perubahan Terkait Struktur Penyajian

Arah Perubahan struktur penyajian APBN negara Indonesia yaitu menyesuaikan standar-standar yang berlaku pada Government Finance Statistics (GFS) atau dalam bahasa indonesia dikenal dengan Statistik Keuangan Pemerintah. Adapun beberapa perubahan struktur penyajian APBN tersebut antara lain sebagai diberikut:

1) Struktur APBN memisahkan unsur pendapatan negara dan hibah, unsur belanja negara, unsur defisit atau surplus, dan unsur pembiayaan.

Dalam APBN negara indonesia sebelum tahun 2000 unsur defisit atau surplus dan unsur pembiayaan tidak disajikan dengan terperinci dalam APBN. Selain itu, dalam APBN sebelum tahun 2000 walaupun negara menderita defisit, namun defisit tersebut tidak dicantumkan dengan jelas, alasannya yaitu pada format APBN yang usang itu, utang kepada pihak luar negeri dianggap sebagai penerimaan negara. melaluiataubersamaini struktur APBN yang baru, defisit tersebut akan tampak dengan jelas.

2) Hutang Luar Negeri tidak diakui sebagai komponen Penerimaan Negara.
Pada APBN yang gres yang berlaku mulai tahun 2000 Hutang Luar Negeri diakui sebagai komponen Pembiayaan. Hal ini sesuai dengan definisi penerimaan negara yang ditegaskan mulai tahun 2000, yang selengkapnya menyatakan bahwa penerimaan Negara ialah seluruh penerimaan yang tidak wajib dibayar kembali oleh pemerintah. melaluiataubersamaini demikian dukungan luar negeri tidak sanggup diakui sebagai penerimaan alasannya yaitu dukungan luar negeri wajib dibayar kembali. Sementara itu unsur pembiayaan yang muncul dalam APBN mempunyai fungsi sebagai diberikut:

Jika ternyata APBN defisit (jumlah belanja negara lebih besar dari jumlah pendapatan negara), maka unsur Pembiayaan akan membuktikan bagaimana cara menutup defisit yang dialami, salah satunya dengan cara berutang pada pihak luar negeri.
Jika APBN surplus, Maka unsur pembiayaan akan membuktikan bagaimana surplus tersebut akan dibelanjakan.

Sesudah anda memahami post ini dianjurkan kepada anda untuk membaca artikel :

Demikianlah pembahasan wacana perubahan format APBN, agar dengan memahami artikel sederhana ini anda sanggup menerima pemahaman wacana perbedaan format APBN sebelum tahun 2000 (format APBN lama) dan APBN yang berlaku mulai tahun 2000 (format APBN baru).
Sumber http://www.ekonomikontekstual.com