Jelaskan Tipe-Tipe Budaya Politik Di Indonesia?
Budaya politik parokial
Budaya politik parokial biasanya terdapat pada sistem politik tradisional dan sederhana dengan ciri
khas spesialisasi masih sangat kecil. melaluiataubersamaini demikian, pelaku-pelaku politik belum memiliki
pengkhususan tugas. Masyarakat dengan budaya parokial tidak mengharapkan apa pun dari sistem
politik termasuk melaksanakan perubahan-perubahan.
Selain itu, di Indonesia, unsur-unsur budaya lokal masih sangat menempel pada masyarakat tradisional
atau masyarakat pedalaman. Pranata, tata nilai, dan unsur-unsur budbahasa lebih banyak dipegang teguh
daripada problem derma kiprah politik. Pemimpin budbahasa atau kepala suku yang nota bene
adalah pemimpin politik, sanggup berfungsi pula sebagai pemimpin agama atau pemimpin sosial masyarakat bagi kepentingankepentingan ekonomi.
Budaya politik kaula
Budaya politik kaula/subjek mempunyai frekuensi yang tinggi terhadap sistem politiknya. Namun, perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan dan partisipasinya
dalam aspek keluaran sangat rendah. Hal ini menawarkan bahwa sudah adanya otoritas dari
pemerintah. Posisi kaula/subjek tidak ikut memilih apa-apa terhadap perubahan politik. Masyarakat beranggapan bahwa dirinya yaitu subjek yang tidak berdaya untuk memengaruhi atau mengubah sistem.
melaluiataubersamaini demikian, secara umum mereka mendapatkan segala keputusan dan kecerdikan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan, rakyat mempunyai iktikad bahwa apa pun keputusan/ kebijakan pejabat yaitu mutlak, tidak sanggup diubah-ubah atau dikoreksi, apalagi diperihal. Prinsip yang dipegang yaitu mematuhi perintah, menerima, loyal, dan setia terhadap anjuran, perintah, serta kebijakan penguasa. Latar belakang yang menyebabkan timbulnya sikap-sikap ibarat ini yaitu sebagai akhir dari proses kediktatoran/kolonialisme yang berkepantidakboleh.
Budaya politik partisipan
Biasanya, masyarakat yang mempunyai budaya politik partisipan sudah sadar bahwa betapapun kecilnya mereka dalam sistem politik, mereka tetap mempunyai arti bagi berlangsungnya sistem itu. Dalam budaya politik partisipan, masyarakat tidak begitu saja mendapatkan keputusan politik, karena
dirinya merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik sudah mempunyai hak dan tanggung jawaban. Partisipasi masyarakat diarahkan kepada peranan pribadi sebagai pelopor masyarakat, meskipun bekerjsama dimungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan atau menolaknya. Sementara itu, Masoed dan MacAndrews (1986: 42) menyatakan bahwa ada tiga model budaya politik menurut proporsi ketiga tipe budaya politik yang sudah disebutkan di atas. Ketiga model budaya politik tersebut sebagai diberikut
a. Sistem demokratis industrial
Dalam sistem ini jumlah partisipan mencapai 40-60% dari penduduk dewasa. Mereka terdiri atas para pelopor politik dan para peminat politik yang kritis mendiskusikan masalahmasalah kemasyarakatan dan pemerintahan. Selain itu, mereka yaitu kelompok-kelompok pendesak yang mengusulkan
kebijakan-kebijakan gres untuk melindungi kepentingan khusus mereka. Sementara itu, jumlah
yang berbudaya politik subjek kurang lebih 30%, sedangkan parokial kirakira 10%.
b. Sistem politik otoriter
Dalam sistem ini sebagian besar rakyat spesialuntuk menjadi subjek yang pasif. Mereka mengakui
pemerintah dan tunduk pada hukumnya, tetapi tidak melibatkan diri dalam urusan pemerintahan.
Sebagian kecil rakyat lainnya berbudaya politik partisipan dan parokial. Kelompok partisipan
berasal dari mahasiswa dan kaum intelektual, pengusaha, dan tuan tanah. Mereka menentang dan
bahkan memprotes sistem politik yang ada. Sementara, kaum parokial yang sedikit sekali kontaknya terhadap sistem politik terdiri dari para petani dan buruh tani yang hidup dan bekerja di perkebunan-perkebunan.
c. Sistem demokratis pra-industrial
Dalam sistem ini, sebagian besar masyarakat negaranya menganut budaya politik parokial. Mereka
hidup di pedesaan dan buta huruf. Pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam kehidupan politik
sangat kecil. Sementara itu, kelompok partisipan sangat sedikit jumlahnya, biasanya berasal dari
kaum terpelajar, usahawan, dan tuan tanah. Demikian pula proporsi jumlah pendukung budaya politik subjek juga relatif kecil. Sumber https://kumpulantugasekol.blogspot.com
Budaya politik parokial biasanya terdapat pada sistem politik tradisional dan sederhana dengan ciri
khas spesialisasi masih sangat kecil. melaluiataubersamaini demikian, pelaku-pelaku politik belum memiliki
pengkhususan tugas. Masyarakat dengan budaya parokial tidak mengharapkan apa pun dari sistem
politik termasuk melaksanakan perubahan-perubahan.
Selain itu, di Indonesia, unsur-unsur budaya lokal masih sangat menempel pada masyarakat tradisional
atau masyarakat pedalaman. Pranata, tata nilai, dan unsur-unsur budbahasa lebih banyak dipegang teguh
daripada problem derma kiprah politik. Pemimpin budbahasa atau kepala suku yang nota bene
adalah pemimpin politik, sanggup berfungsi pula sebagai pemimpin agama atau pemimpin sosial masyarakat bagi kepentingankepentingan ekonomi.
Budaya politik kaula
Budaya politik kaula/subjek mempunyai frekuensi yang tinggi terhadap sistem politiknya. Namun, perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan dan partisipasinya
dalam aspek keluaran sangat rendah. Hal ini menawarkan bahwa sudah adanya otoritas dari
pemerintah. Posisi kaula/subjek tidak ikut memilih apa-apa terhadap perubahan politik. Masyarakat beranggapan bahwa dirinya yaitu subjek yang tidak berdaya untuk memengaruhi atau mengubah sistem.
melaluiataubersamaini demikian, secara umum mereka mendapatkan segala keputusan dan kecerdikan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan, rakyat mempunyai iktikad bahwa apa pun keputusan/ kebijakan pejabat yaitu mutlak, tidak sanggup diubah-ubah atau dikoreksi, apalagi diperihal. Prinsip yang dipegang yaitu mematuhi perintah, menerima, loyal, dan setia terhadap anjuran, perintah, serta kebijakan penguasa. Latar belakang yang menyebabkan timbulnya sikap-sikap ibarat ini yaitu sebagai akhir dari proses kediktatoran/kolonialisme yang berkepantidakboleh.
Budaya politik partisipan
Biasanya, masyarakat yang mempunyai budaya politik partisipan sudah sadar bahwa betapapun kecilnya mereka dalam sistem politik, mereka tetap mempunyai arti bagi berlangsungnya sistem itu. Dalam budaya politik partisipan, masyarakat tidak begitu saja mendapatkan keputusan politik, karena
dirinya merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik sudah mempunyai hak dan tanggung jawaban. Partisipasi masyarakat diarahkan kepada peranan pribadi sebagai pelopor masyarakat, meskipun bekerjsama dimungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan atau menolaknya. Sementara itu, Masoed dan MacAndrews (1986: 42) menyatakan bahwa ada tiga model budaya politik menurut proporsi ketiga tipe budaya politik yang sudah disebutkan di atas. Ketiga model budaya politik tersebut sebagai diberikut
a. Sistem demokratis industrial
Dalam sistem ini jumlah partisipan mencapai 40-60% dari penduduk dewasa. Mereka terdiri atas para pelopor politik dan para peminat politik yang kritis mendiskusikan masalahmasalah kemasyarakatan dan pemerintahan. Selain itu, mereka yaitu kelompok-kelompok pendesak yang mengusulkan
kebijakan-kebijakan gres untuk melindungi kepentingan khusus mereka. Sementara itu, jumlah
yang berbudaya politik subjek kurang lebih 30%, sedangkan parokial kirakira 10%.
b. Sistem politik otoriter
Dalam sistem ini sebagian besar rakyat spesialuntuk menjadi subjek yang pasif. Mereka mengakui
pemerintah dan tunduk pada hukumnya, tetapi tidak melibatkan diri dalam urusan pemerintahan.
Sebagian kecil rakyat lainnya berbudaya politik partisipan dan parokial. Kelompok partisipan
berasal dari mahasiswa dan kaum intelektual, pengusaha, dan tuan tanah. Mereka menentang dan
bahkan memprotes sistem politik yang ada. Sementara, kaum parokial yang sedikit sekali kontaknya terhadap sistem politik terdiri dari para petani dan buruh tani yang hidup dan bekerja di perkebunan-perkebunan.
c. Sistem demokratis pra-industrial
Dalam sistem ini, sebagian besar masyarakat negaranya menganut budaya politik parokial. Mereka
hidup di pedesaan dan buta huruf. Pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam kehidupan politik
sangat kecil. Sementara itu, kelompok partisipan sangat sedikit jumlahnya, biasanya berasal dari
kaum terpelajar, usahawan, dan tuan tanah. Demikian pula proporsi jumlah pendukung budaya politik subjek juga relatif kecil. Sumber https://kumpulantugasekol.blogspot.com
Post a Comment for "Jelaskan Tipe-Tipe Budaya Politik Di Indonesia?"