Kebijakan-Kebijakan Serta Perkembangan Politik Dan Ekonomi Pada Kala Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Sby)

Berikut ini akan dijabarkan terkena masa pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono, masa pemerintahan presiden sby, kebijakan pemerintahan sby, kebijakan sby, kebijakan presiden sby, masa pemerintahan sby, susilo bambang yudhoyono, kebijakan ekonomi sby, kebijakan politik sby, kebijakan pada masa pemerintahan sby jilid 1, kebijakan masa pemerintahan sby jk.

Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono yaitu presiden pertama RI yang dipilih secara pribadi oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Jusuf Kalla dilantik oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004.

Terpilihnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden diikuti dengan aneka macam agresi protes mahasiswa, diantaranya agresi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Udayana, Denpasar, Bali, yang meminta biar presiden terpilih segera merealisasikan janji-janji mereka selama kampanye presiden.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Tidak usang setelah terpilih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang didiberi nama Kabinet Indonesia Bersatu.

Sejak awal pemerintahannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia canangkan dalam aktivitas 100 hari pertama pemerintahannya.

Program pengentasan kemiskinan berkaitan pribadi dengan upaya pemerataan dan pengurangan kesentidakboleh serta peningkatan pembangunan terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Salah satu aktivitas pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu menolongan pribadi tunai (BLT). Pada tahun 2006, BLT dianggarkan sebesar Rp. 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga.

Tahun 2007 dilakukan BLT bersyarat bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 propinsi, 51 kabupaten, 348 kecamatan. pertolongan tersebut mencakup menolongan tetap, pendidikan, kesehatan dengan rata-rata menolongan per rumah tangga sebesar Rp. 1.390.000 (Suasta, 2013: 31-33).

Selain memseriuskan pada insan dan rumah tangganya, aktivitas pengentasan kemiskinan juga berupaya untuk memperbaiki fisik lingkungan dan pramasukananya menyerupai gedung sekolah, akomodasi kesehatan, jalan, air membersihkan, dll.

Program 100 hari pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mempersembahkan prioritas pada peninjauan kembali RAPBN 2005, tetapkan langkah penegakkan hukum, langkah awal penyelesaian konflik di Aceh dan Papua, stimulasi ekonomi nasional dan meletakkan fondasi yang efektif untuk pendidikan nasional. (Gonggong& Asy’arie, 2005: 243)

a. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sejak krisis yang dialami bangsa pada tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih. Upaya pengentasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya masih belum terealisasi sepenuhnya.

Kondisi ini diperparah dengan terjadinya sejumlah petaka terutama bencana tsunami di Aceh yang merenggut banyak korban dengan kerugian material yang sangat besar.

Presiden SBY bersama Kabinet Indonesia Bersatu segera mengambil langkah-langkah penanggulangan pasca bencana.

Salah satunya yaitu dengan tetapkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 terkena Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara.

Selain itu dibuat pula Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Nias (Yudhoyono, 2013).

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian termasuk upaya untuk swasembada pangan.

Anggaran untuk sektor ini yang tiruanla spesialuntuk sebesar 3,6 triliun rupiah ditingkatkan menjadi 10,1 triliun rupiah. Untuk mendukung perbaikan di sektor pertanian, pemerintah menyediakan pupuk murah bagi petani.

Selain berupaya memperkuat ketahanan pangan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berupaya memperbaiki sektor pendidikan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan yang tiruanla berjumlah 21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi 50 triliun pada tahun 2007.

Seiring dengan itu, aktivitas menolongan operasional sekolah atau BOS juga ditingkatkan. Perbaikan di sektor pendidikan ini berhasil menurunkan persentase tingkat putus sekolah dari 4,25% pada tahun 2005 menjadi 1,5% pada tahun 2006.

Selain upaya untuk memperbaiki kelangsungan pendidikan para akseptor didik, pemerintah juga meningkatkan tuntidakboleh kesejahteraan tenaga pendidik.

Di bidang kesehatan, pemerintah mempersembahkan menolongan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit melalui pemdiberian Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin dan beberapa kali menurunkan harga obat generik. (Suasta, 2013: 33-36).

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mempersembahkan perhatian besar pada permasalahan kesejahteraan rakyat lainnya menyerupai sektorperumahan, pengembangan perjuangan kecil, peningkatan kesejahteraan PNS termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dan juga kesejahteraan buruh.

Pelayanan dan akomodasi publik juga ditingkatan. Di bidang hukum, upaya pemerintah untuk melanjutkan aktivitas pemberantasan korupsi dan penegakkan supremasi aturan juga mendapat perhatian pemerintah.

b. Reformasi di Bidang Politik dan Upaya Menjaga Kesolidan Pemerintahan

Pemerintahan yang solid kuat terhadap kelancaran jalannya programprogram pemerintah sehingga upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan aktivitas pemerintah.

Seperti halnya pemerintahan pada masa reformasi sebelumnya, pembentukan kabinet pemerintah ialah hasil dari koalisi partai-partai yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dikala pemilu presiden, dengan demikian keberadaan koalisi dan hubungan partai-partai yang mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dijaga.

Salah satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY.

Pembentukan Setgab juga bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan biar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama.

Setgab ialah format koalisi yang dianggap SBY sesuai dengan adat demokrasi dan dibuat sebagai masukana komunikasi politik pada masa pemerintahan SBY (Suasta, 2013: 25).

Sejalan dengan upaya menjaga kesolidan pemerintahan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melanjutkan reformasi politik menyerupai yang sudah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya pada masa reformasi.

Upaya untuk penerapan otonomi tempat dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah tempat dilakukan secara proporsional dan seimbang. (Suasta, 2013: 259).

Selain itu, pemerintah juga mengupayakan reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas demi membuat good governance.

Reformasi birokrasi tersebut diperlukan sanggup meningkatkan iktikad rakyat terhadap pemerintah alasannya yaitu proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan sanggup diakses oleh masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan yang terkait pribadi dengan hajat hidup orang banyak menyerupai duduk kasus kenaikan BBM dan pengadilan terhadap para koruptor.

Untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, pemerintah meterbaikkan penerapan media umum menyerupai SMS online dan twitter. Melalui media tersebut, partisipasi masyarakat dalam perjalanan pemerintahan diperlukan meningkat.

Di sisi lain pemerintah sanggup dengan cepat mengetahui pendapat masyarakat terkait masalah-masalah tertentu termasuk opini masyarakat terhadap aneka macam kebijakan pemerintah dalam kasus-kasus yang dianggap krusial.

c. Upaya untuk menuntaskan konflik dalam negeri

Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari bahaya luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah yaitu mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik.

Konflik berkepantidakboleh di wilayah Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, mendapat perhatian fokus dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kendati sudah dilakukan pendekatan gres melalui obrolan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie termasuk dengan mencabut status DOM yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru, namun konflik di Aceh tidak kunjung selesai.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berupaya untuk lebih mengefektifkan forum-forum obrolan mulai dari tingkat lokal Aceh sampai tingkat internasional.

Di tingkat internasional, upaya tersebut menghasilkan Geneva Agreement (Kesepakatan Penghentian Permusuhan/Cessation of Hostilities Agreement (CoHA).

Tujuan dari kesepakatan tersebut yaitu menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya perundingan hening diantara tiruana pihak yang berseteru di Aceh.

Namun pada kenyataannya, CoHA dan pembentukkan komite keamanan bersama belum bisa membuat perdamaian yang sesungguhnya.

Belum sanggup dilaksanakannya kesepakatan tersebut dikarenakan minimnya derma di tingkat domestik, baik dari kalangan dewan perwakilan rakyat maupun militer selain tidak adanya pula derma dari pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka). (Yudhoyono, 2013).

Selain berupaya menuntaskan konflik Aceh melalui perundingan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melaksanakan pendekatan pribadi dengan masyarakat Aceh melalui kunjungan yang dilakukan ke Aceh pada tanggal 26 November 2004.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya penerapan otonomi khusus di Aceh sebagai sebuah otonomi yang luas.

Presiden juga berupaya untuk membicarakan amnesti dengan dewan perwakilan rakyat bagi anggota GAM seraya menekankan bahwa solusi militer tidak akan menuntaskan duduk kasus Aceh secara permguan.

Selain konflik di Aceh, konflik lain yang berpotensi menjadi konflik berskala luas yaitu konflik bernuansa agama di Poso. Konflik yang dimulai pada tahun 1998 tersebut terus berlanjut sampai masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah satu kebijakan presiden untuk menuntaskan konflik Poso yaitu dengan mengeluarkan Intruksi Presiden No 14 Tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif penanganan duduk kasus Poso. Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk:

Melaksanakan percepatan penanganan duduk kasus Poso melalui langkah-langkah komprehensif, terpadu dan terkoordinasi.
Menindak secara tegas setiap kasus kriminal, korupsi dan teror serta mengungkap jaentengnya.
Upaya penanganan duduk kasus Poso dilakukan dengan tetap memperhatikan Deklarasi Malino 20 Desember 2001.

Selain konflik Aceh dan Poso, konflik lain yang mendapat perhatian fokus pemerintah yaitu konflik di Papua. Seperti halnya konflik di Aceh, upaya untuk menuntaskan konflik di Papua juga mengedepankan aspek obrolan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kurangnya keadilan bagi masyarakat Papua menimbulkan adanya perlawanan dan keinginan sebagian masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI.

Perhatian pemerintah sudah sewajarnya lebih didiberikan untuk meningkatkan sisi ekonomi dan pemberdayaan sumber daya insan masyarakat yang tinggal di wilayah ini melalui pemdiberian petes untuk meningkatkan keterampilan mereka di bidang pertanian dan pemahaman birokrasi, terlebih propinsi Papua mempunyai sumber daya alam besar terutama di sektor pertambangan.

Terkait dengan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan kebijakan otonomi khusus bagi Papua. Otonomi khusus tersebut diperlukan sanggup mempersembahkan porsi keberpihakan, proteksi dan pemberdayaan kepada orang orisinil Papua.

Kebijakan tersebut didukung oleh pemerintah melalui anutan dana yang cukup besar biar rakyat Papua sanggup menikmati rasa aman dan tentram di tengah derap pembangunan (Suasta, 2013: 294).

d. Pelaksanaan Pemilu 2009

Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan iktikad masyarakat kepadanya.

Hal ini juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang berkorelasi dengan penerapan aneka macam kebijakan pemerintah yang efektif di lapangan.

Transparansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang berperan sebagai modal sosial dalam pembangunan termasuk adanya sinergi antara pemerintah dengan dunia perjuangan dan perguruan tinggi tinggi.

Selain itu, situasi dalam negeri yang semakin aman termasuk meredanya beberapa konflik dalam negeri meningkatkan investor absurd untuk menanamkan modal mereka di Indonesia sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Kondisi ini ikut mengurangi angka pengangguran yang di awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih sangat tinggi.

Keberhasilan beberapa aktivitas pembangunan juga tidak terlepas dari adanya stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban serta harmoni sosial.

Berbagai pencapaian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dirasakan pribadi oleh masyarakat menjadi modal bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2009.

Berpasangan dengan spesialis ekonomi yakni Boediono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mendapat kembali mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia untuk masa pemerintahan diberikutnya.

Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu spesialuntuk melalui satu putaran.

e. Euforia Berdemokrasi: Demokrasi Masa Reformasi

Reformasi 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru mempersembahkan ruang seluas-luasnya bagi perubahan sistem dan penerapan demokrasi di Indonesia.

Pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistik menimbulkan kesentidakboleh terutama bagi wilayah-wilayah yang dianggap kurang mendapat perhatian.

Selain itu, pemilihan anggota legislatif dan pejabat direktur di daerah-daerah terutama para kepala tempat yang ditunjuk pribadi oleh pemerintah pusat meningkatkan rasa tidak puas terhadap pemerintah.

Ketika pemerintah Orde Baru tumbang, keinginan untuk mendapat ruang politik dan pemerintahan untuk mengatur wilayah sendiri menjadi keinginan masyarakat di daerah-daerah yang pada akibatnya melahirkan Undang-Undang otonomi daerah.

Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan tempat juga diadaptasi dengan kebutuhan tempat dan diperlukan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Penerapan otonomi tempat tersebut diiringi dengan perubahan sistem pemilu dan diselenggarakannya pemilu pribadi untuk mengangkat kepala dareah mulai dari gubernur sampai bupati dan walikota.

Di bidang pers, euphoria demokrasi juga melahirkan sejumlah media massa gres yang lebih bebas menyuarakan aneka macam aspirasi masyarakat. Namun, kebebasan di bidang pers harus tetap memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kejujuran dalam berbagi diberita.

Berita yang dimuat dalam media massa harus tetap mengedepankan fakta sehingga euphoria kebebasan pers yang sudah sekian usang terkekang pada masa pemerintahan Orde Baru tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

f. Peran Pemuda dan Tokoh Masyarakat dalam perubahan Politik dan Ketatguagaraan

Tidak sanggup dipungkiri bahwa insiden Reformasi 1998, menyerupai halnya juga terjadi di beberapa negara lain, mengatakan bahwa sebuah perubahan sampai sanggup mempengaruhi situasi politik nasional bahkan pergantian kepemimpinan, memerlukan energi yang besar dan ide-ide cemerlang sehingga bisa menarikdanunik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerbong perubahan itu sendiri.

Pengaruh dan ide-ide tokoh masyarakat yang bersinergi dengan semangat cowok dan mahasiswa yang energik melahirkan sebuah kekuatan besar dalam masyarakat (people power) untuk pada akibatnya melaksanakan perubahan.

Tokoh masyarakat dan cowok khususnya mahasiswa memainkan peranan penting sebelum dan setelah insiden Reformasi 1998.

Tidak spesialuntuk sebagai pelaku yang berperan dalam menumbangkan pemerintahan Orde Baru, baik tokoh masyarakat maupun cowok pada masa reformasi juga berpartisipasi secara aktif dalam melanjutkan upaya untuk mewujudkan harapan reformasi.

Salah satu upaya untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, reformasi di bidang politik dan ketatguagaraan ialah salah satu aspek yang mendapat perhatian besar semenjak masa pemerintahan Presiden Habibie sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Banyaknya produk aturan dan undang-undang termasuk Tap MPR, arahan presiden dan peraturan pemerintah menyangkut upaya untuk memperbaiki kehidupan politik dan ketatguagaraan sudah dikeluarkan dan sebagian sudah berhasil diterapkan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari perubahan sistem pemilu.

Perubahan sistem tersebut menghasilkan para anggota direktur dan legislatif dalam pemerintahan yang dianggap sanggup lebih menyuarakan kepentingan masyarakat termasuk tugas aktif tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa yang semenjak awal masa reformasi sudah aktif dalam mengawal perubahan semenjak tumbangnya pemerintahan Orde Baru.

Beberapa dari mereka bahkan terpilih menjadi anggota legislatif dan menduduki posisi-posisi strategis dalam partai-partai politik sampai masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selama masa reformasi, regenerasi kepemimpinan dari tokoh-tokoh senior kepada tokoh-tokoh yang lebih muda juga menunjukkan kepedulian organisasi masyarakat dan partai politik terhadap pentingnya tugas serta aktif cowok untuk memulai lebih dini dalam mengikuti perkembangan dan perubahan politik yang dalam beberapa hal juga mempengaruhi ketatguagaraan.

Selain itu, tugas aktif cowok juga diperlukan sanggup menyuarakan kepentingan generasi menhadir biar sanggup lebih kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di tengah arus globalisasi termasuk peningkatan anggaran di bidang pendidikan yang mencakup masukana dan pramasukana serta peningkatan anggaran untuk melaksanakan penelitian.

Sumber http://www.kuttabku.com