Pelaksanaan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pada Kala Pemerintahan Orde Baru
Artikel ini akan mengulas terkena pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, pelaksanaan politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri pada masa orde baru, politik luar negeri pada masa orde baru, pelaksanaan politik luar negeri pada masa orde baru, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada masa orde baru, politik luar negeri masa orde baru, politik luar negeri bebas aktif pada masa orde baru.
Politik Luar Negeri Pada Masa Orde Baru
Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada contoh hubungan luar negeri Indonesia. dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memseriuskan pada pembangunan sektor ekonomi.
 |
| Presiden Soeharto Menembus Medan Konflik Sarajevo-Bosnia Tahun 1995 |
Pembangunan ekonomi tidak sanggup dilaksanakan secara baik, tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional.
Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri (polugri), yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan “good neighbourhood policy” melalui Association South East Asian nation (ASEAN).
Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia ketika itu ialah pembangunan ekonomi, untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, pada dasawarsa periode yang akan hadir.
Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order (tatanan baru) ialah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi memmenolong rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang megampangkan Indonesia untuk berserius pada aktivitas domestiknya.
Berikut pernyataan Presiden Soeharto terkena politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
“ Bagi Indonesia, politik luar negerinya yang berprinsip non-Blok tidak identik dengan tidak adanya keterlibatan. Itulah alasannya mengapa Indonesia lebih suka mengatakannya sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif sebab politik luar negeri kita tidak hampa, mati, atau tidak berjalan.
Politik luar negeri Indonesia ialah bebas di mana Indonesia bebas dari ikatan apapun juga, baik itu dalam secara militer, politik ataupun secara ideologis bahwa Indonesia benar-benar terbebas dari banyak sekali dilema atau kejadian dengan tidak adanya imbas dari pihak manapun, baik secara militer, politis, ataupun secara ideologis.” (Kumpulan Pidato Presiden Soeharto, http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/speech)
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dalam bidang politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian khusus terhadap soal regionalisme.
Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional akan sanggup menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia.
Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan perteman dekatan dengan pihak Barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing, serta menolongan pinjaman.
Presiden Soeharto juga selalu menempatkan posisi Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya tersebut, menyerupai halnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.
Beberapa perilaku Indonesia dalam melakukan politik luar negerinya antara lain; menghentikan konfrontasi dengan Malaysia.
Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan supaya Indonesia mendapat kembali iktikad dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan menolongan dari pihak asing.
Tindakan ini juga dilakukan untuk menyampaikan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif.
Konfrontasi berakhir setelah Adam Malik yang pada ketika itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri menanhadirani Perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai suatu negara.
Selanjutnya Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Dalam pembentukan ASEAN Indonesia memainkan peranan utama dalam pembentukan organisasi ASEAN.
ASEAN ialah wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerja sama ASEAN dipandang sebagai pecahan terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia.
Ada kesamaan kepentingan nasional antara negara-negara anggota ASEAN, yaitu pembangunan ekonomi dan perilaku non komunis.
melaluiataubersamaini demikian, stabilitas negara-negara anggota ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri sangatlah penting. ASEAN dijadikan barometer utama pelaksanaan kerangka politik luar negeri Indonesia.
Berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia coba difasilitasi dan dicarikan solusinya dalam lembaga regional ini.
Pemerintahan Soeharto coba membangun Indonesia sebagai salah satu negara Industri gres di tempat Asia Tenggara, sehingga pernah disejajarkan dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand sebagai macan-macan Asia baru.
Di samping itu, politik luar negeri Indonesia dalam lembaga ASEAN, juga untuk membentuk gambaran positif Indonesia sebagai salah satu negara yang paling demokratis dan sangat layak bagi investasi industri.
Presiden Soeharto menggunakan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Pada awalnya Indonesia tidak baiklah dengan APEC.
Kekhawatiran itu didasarkan pada ketidakmampuan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan. Kekhawatiran lainnya ialah kehadiran APEC sanggup mengikis kerjasama antara negara-negara ASEAN.
Sesudah berakhirnya Perang Dingin, Indonesia mengubah pandangannya terhadap APEC. Faktor pendorongnya antara lain ialah sebab Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC selanjutnya.
Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan juga keberhasilan menjadi Ketua Gerakan Non Blok X pada tahun 1992, setidaknya mempersembahkan akreditasi bahwa Indonesia ialah salah satu pemimpin internasional.
Selain ASEAN, keterlibatan Indonesia dalam membentuk kondisi perekonomian global yang stabil dan kondusif, serta meterbaikkan kepentingan nasional, Indonesia juga masuk sebagai anggota negara-negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC.
OPEC menjadi barometer pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian dunia.
Kepemimpinan Soeharto secara umum memiliki karakteristik yang tidak sama dengan penlampaunya. Diparuh pertama kepemimpinannya, ia cenderung adaptif dan low profile.
Dan pada paruh terakhir kepemimpinannya, semenjak 1983, Soeharto mengubah gaya kepemimpinannya menjadi high profile.
Gayanya tersebut mempengaruhi pilihan-pilihan politik luar negerinya, yang pada kenyataannya tidak sanggup dilepaskan dari kondisi politik-ekonomi dan keamanan dalam negeri Indonesia, dengan nilai ingin menyejahterakan bangsa, Soeharto mengambil gaya represif (di dalam negeri) dan akomodatif (di luar negeri).
Post a Comment for "Pelaksanaan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pada Kala Pemerintahan Orde Baru"