Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pelaksanaan Serta Penyimpangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pada Abad Demokrasi Terpimpin

Artikel ini akan mengulas terkena pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, politik luar negeri bebas aktif, pelaksanaan politik luar negeri, demokrasi terpimpin, penyimpangan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri demokrasi terpimpin, politik luar negeri indonesia.

Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), politik luar negeri Indonesia bersifat high profile, flamboyan dan heroik, yang diwarnai perilaku antiimperialisme dan kolonialisme serta bersifat konfrontatif. 

Politik luar negeri Indonesia pada kurun ini, diawetkan pada tujuan nasional Indonesia. Pada ketika itu kepentingan nasional Indonesia ialah akreditasi kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. 

 Artikel ini akan mengulas terkena pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Pelaksanaan serta Penyimpangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari donasi dan akreditasi terhadap kedaulatan Indonesia, dan untuk menerangkan abjad yang dimiliki pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional.

Politik luar negeri Indonesia pada masa ini juga bersifat revolusioner. Presiden Soekarno dalam kurun ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya yakni Nasakom (nasionalis, agama dan komunis) dimana elemen-elemen ini diperlukan sanggup beraliansi untuk mengalahkan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme). 

Dari sini sanggup dilihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia yakni condong ke Blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. 

Hal ini dilihat dengan adanya kerja sama politik antara Indonesia dengan China dan bagaimana Presiden Soekarno mengijinkan berkembangnya Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. 

Alasan Soekarno mengijinkan ekspansi PKI itu sendiri ialah supaya komunis bisa berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak merasa dianggap sebagai kelompok luar .

Ketidaksukaan Presiden Soekarno terhadap imperialisme juga sanggup dilihat dari responnya terhadap eksistensi Belanda di Irian Barat. Tindakan militer diambil untuk mengambil alih kembali Irian Barat ketika diplomasi dianggap gagal. 

Dukungan Amerika Serikat yang kemudian didapatkan Soekarno muncul sebagai akhir konfrontasi kedekatan Jakarta dengan Moskow. 

Taktik konfrontatif ini kemudian dipakai kembali oleh Soekarno ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia akhir pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap Indonesia pro terhadap imperialisme Barat.

Puncak ketegangan terjadi ketika Malaysia diputuskan sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini menyulut kemarahan Indonesia. 

Hingga karenanya pada 15 September 1965 Indonesia keluar dari PBB sebab Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada Blok Barat. 

Mundurnya Indonesia dari PBB berujung pada terhambatnya pembangunan dan modernisasi Indonesia sebab menjauhnya Indonesia dari pergaulan Internasional.

Presiden Soekarno memperkenalkan iktikad politik gres berkaitan dengan perilaku konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. 

Doktrin itu menyampaikan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu “Oldefos” (Old Established Forces) dan “Nefos” (New Emerging Forces). 

Soekarno menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia intinya akhir dari perperihalan antara kekuatan-kekuatan orde usang (Oldefos) dan kekuatan-kekuatan yang gres bangun atau negara-negara progresif (Nefos).

Imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme ialah paham-paham yang dibawa dan dijalankan oleh negara-negara kapitalis Barat. 

Dalam upayanya membuatkan Nefos, Presiden Soekarno melakukan Politk Mercusuar bahwa Indonesia ialah mercusuar yang bisa menerangi jalan bagi Nefos di seluruh dunia. 

Salah satu tindakan usaha penguatan eksistensi Indonesia dan Nefos juga sanggup dilihat dari pembentukan poros Jakarta – Peking yang membuat Indonesia semakin bersahabat dengan negara-negara sosialis dan komunis ibarat China.

Faktor dibentuknya poros ini antara lain, pertama, sebab konfrontasi dengan Malaysia menjadikan Indonesia membutuhkan menolongan militer dan logistik, mengingat Malaysia menerima donasi penuh dari Inggris, Indonesia pun harus mencari mitra negara besar yang mau mendukungnya dan bukan sekutu Inggris, salah satunya ialah China. 

Kedua, Indonesia perlu untuk mencari negara yang mau memmenolongnya dalam duduk kasus dana dengan persyaratan yang gampang, yakni negara China dan Uni Soviet.

Politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui bermacam-macam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. 

Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia ialah mencari donasi atas usaha dan usaha Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. 

Namun seiring berjalannya waktu, status dan prestis menjadi faktor-faktor pendorong semakin gencarnya Soekarno melakukan kegiatan politik luar negeri ini. 

Efek samping dari kerasnya usaha ke luar Soekarno ini ialah ditinggalkannya masalah-masalah domestik ibarat duduk kasus ekonomi. 

Soekarno beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi pada fase awal berdirinya suatu negara ialah hal yang tidak terlalu penting. 

Beliau beranggapan bahwa pemusnahan pengaruh-pengaruh aneh baik itu dalam segi politik, ekonomi maupun budaya ialah hal-hal yang harus diutamakan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi domestik. 

Soekarno dengan gencar melancarkan politik luar negeri aktif namun tidak diimbangi dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang pada kenyatannya morat-marit akhir inflasi yang terjadi secara terus-menerus, 

penghasilan negara merosot sedangkan pengeluaran untuk proyek-proyek Politik Mercusuar ibarat GANEFO (Games of The New Emerging Forces) dan CONEFO (Conference of The New Emerging Forces) terus membengkak. 

Hal inilah yang pada karenanya menjadi salah satu penyebab krisis politik dan ekonomi Indonesia pada masa simpulan pemerintahan Demokrasi Terpimpin. 

Sumber http://www.kuttabku.com

Post a Comment for "Pelaksanaan Serta Penyimpangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Pada Abad Demokrasi Terpimpin"